Selasa, 04 Desember 2012

PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA


PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH
                        DI INDONESIA
Otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sebuah rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian di atas maka akan tampak bahwa setiap daerah akan diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentinganya sendiri.
Sejalan dengan berlakunya undang-undang, otonomi daerah akan  memberikan kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan adanya perimbangan tugas, fungsi serta peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut akan menyebabkan tiap-tiap daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, dan setiap daerah juga harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan setiap daerah masing-masing dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.
A.  Dampak Otonomi Daerah dalam Perekonomian
Sejalan dengan pesatnya pembangunan  selama seperempat abad terakhir sebelum terjadinya krisis ternyata, masih saja meningkatkan dominasi pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada selama ini, terutama Jakarta dan sekitarnya. Kira-kira dua pertiga kue nasional dinikmati oleh Jawa dan lebih dari empat perlima bertengger di Kawasan Barat Indonesia.
1.     Dampak Positif
Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas local yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mnedapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah local mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan pariwisata.
Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya dari pada pemerintah pusat. Sebagai contoh, di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa mengkonsumsi beras, mereka biasa mengkonsumsi sagu, maka pemerintah disana hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, dengan system otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.
2.    Dampak Negatif
Dam pak negative dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat seperti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

 Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang sama seakan timbul persaingan bisnis antar daerah. Selain itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukan pembangunan sedangkan daerah pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada pembangunan. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan karena ini sudah melanggar pancasila sila ke-lima, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Memang harapan dan kenyataan tidak lah akan selalu sejalan dengan tujuan atau harapan tentu akan berakhir lebih baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan juga berjalan baik. Namun ketidak tercapainya harapan itu nampak nya akan mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. dan masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai.
Dampak ini sering dirasakan oleh Negara Indonesia karena perekonomian dunia telah melemah sehingga pasar ekspor bagi produk Indonesia menjadi sangat menurun, nilai tukar rupiah juga terdepresiasi sehingga hutang luar negeri pemerintah maupun swasta juga menjadi beban yang cukup berat.  Sejarah Indonesia dalam kurun waktu yang panjang Indonesia bisa dikatakan sebagai negara jajahan bangsa asing karena bebrapa alasan ekonomi bahwa Indonesia merupakan sumber hasil bumi yang sangat penting. Dunia juga mempelihatkan bahwa masalah  ekonomi adalah masalah yang penting bagi suatu negara.
           Dari uraian diatas, kita dapat melihat bahwasannya persoalan-persoalan ekonomi selalu muncul dari penggunaan sumberdaya yang langka dapat memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Akibatnya kelangkaan,yang tersebut akan  menguasai sumberdaya yang langkah. 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar