PERMASALAHAN
OTONOMI DAERAH
DI INDONESIA
Otonomi daerah merupakan
suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sebuah rumah
tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari
pengertian di atas maka akan tampak bahwa setiap daerah akan diberi hak otonom
oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentinganya sendiri.
Sejalan dengan berlakunya
undang-undang, otonomi daerah akan memberikan kewenangan dan penyelenggaraan
pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan adanya
perimbangan tugas, fungsi serta peran antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah tersebut akan menyebabkan tiap-tiap daerah harus memiliki penghasilan
yang cukup, dan setiap daerah juga harus memiliki sumber pembiayaan yang
memadai untuk mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan demikian diharapkan setiap daerah masing-masing dapat lebih maju,
mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun
pembangunan daerahnya masing-masing.
A. Dampak Otonomi
Daerah dalam Perekonomian
Sejalan
dengan pesatnya pembangunan selama
seperempat abad terakhir sebelum terjadinya krisis ternyata, masih saja
meningkatkan dominasi pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada selama ini,
terutama Jakarta dan sekitarnya. Kira-kira dua pertiga kue nasional dinikmati
oleh Jawa dan lebih dari empat perlima bertengger di Kawasan Barat Indonesia.
1.
Dampak Positif
Dampak positif otonomi daerah adalah
bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan
untuk menampilkan identitas local yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang
dan kendali pemerintah pusat mnedapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah
dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang
diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari
pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah local mendorong
pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan pariwisata.
Dengan melakukan otonomi daerah maka
kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut
dikarenakan pemerintah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi, serta
potensi-potensi yang ada di daerahnya dari pada pemerintah pusat. Sebagai
contoh, di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah
pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak
bisa mengkonsumsi beras, mereka biasa mengkonsumsi sagu, maka pemerintah disana
hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi,
dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, dengan system otonomi
daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap
perlu saat itu tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.
2.
Dampak Negatif
Dam pak negative dari otonomi daerah
adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan
tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat seperti KKN (Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme).
Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan
antar daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. Contohnya jika suatu
daerah sedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain akan ikut
melakukan hal yang sama seakan timbul persaingan bisnis antar daerah. Selain
itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar
daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukan pembangunan sedangkan
daerah pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada pembangunan.
Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan karena ini sudah melanggar pancasila sila
ke-lima, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia”.
Memang
harapan dan kenyataan tidak lah akan selalu sejalan dengan tujuan atau harapan
tentu akan berakhir lebih baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan juga berjalan baik. Namun ketidak tercapainya harapan itu nampak
nya akan mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. dan masih
banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia.
Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan
awal dari otonomi daerah dapat tercapai.
Dampak ini sering dirasakan oleh Negara
Indonesia karena perekonomian dunia telah melemah sehingga pasar ekspor bagi
produk Indonesia menjadi sangat menurun, nilai tukar rupiah juga terdepresiasi
sehingga hutang luar negeri pemerintah maupun swasta juga menjadi beban yang
cukup berat. Sejarah Indonesia dalam kurun waktu yang panjang Indonesia
bisa dikatakan sebagai negara jajahan bangsa asing karena bebrapa alasan
ekonomi bahwa Indonesia merupakan sumber hasil bumi yang sangat penting. Dunia juga
mempelihatkan bahwa masalah ekonomi
adalah masalah yang penting bagi suatu negara.
Dari uraian diatas, kita
dapat melihat bahwasannya persoalan-persoalan ekonomi selalu muncul dari
penggunaan sumberdaya yang langka dapat memuaskan keinginan manusia yang tak
terbatas dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Akibatnya kelangkaan,yang
tersebut akan menguasai sumberdaya yang
langkah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar